PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut berdasarkan Anny Isfandyarie, Tanggung jawab hukum dan sanski bagi dokter Buku 1. Hubungan yang timbul dalam transaksi terapeutik terjalin sesuai dengan asal 1320 KUH Perdata dengan syarat sahnya perjanjian. Dalam hubungan dokter dan pasien akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi dokterdan pasien yang akan diminta pertanggungjawabannya . dalam hubungan transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien yang tidak terbatas pada hubungan kepercayaan tetapi hubungan tersebut merupakan hubungan hukum yang bersifat kontraktual yang dilindungi oleh hukum.permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi terapeutik. Tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam transaksi terapeutik, tanggung jawab pasien dalam transaksi terapeutik, tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dalam transaksi terapeutik. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative. Dimana dalam penelitian normatife yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan studi dokumen tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.Tenaga kesehatan dan rumahsakit dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya jika perbuatan tersebut terbukti melakukan suatu hal yang mengakibatkan kerugian/cacat/kematian bagi pasien. Sebelum kemudian muncul masalah antara hubungan tenaga kesehatan dengan pasien, harus dilakukan segera upaya pencegahan oleh Pemerintah agar masyarakat tidak dirugikan. Tanggung jawab rumah sakit dengan kerugian yang dialamioleh pasien akibat terjadi sebuah pembiaran seorang pasien dalam keadaan gawat darurat ini, maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban hal ini sesuai dengan pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur rumah sakit harus bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan dalam rumah sakit ini berarti rumah sakit tidak boleh menolak setiap tuntutan hukum yang diajukan kepadanya oleh pasien yang merasa dirugikan, ketentuan ini disatu sisi melindungi kepentingan hukum dari pasien dan menuntut rumah sakit untuk lebih professional . hanya saja dari sisi perlindungan hukum yang dimiliki oleh rumah sakit begitu lemah dan harus mendapatkan pemahaman terhadap seberapa jauh rumah sakit benar-benar bertanggungjawab atas semua kerugian yang timbul di rumah sakit.

1.  UEU-Undergraduate-11472-cover.Image.Marked.pdf - 326 KB
2.  UEU-Undergraduate-11472-pengesahan.Image.Marked.pdf - 354 KB
3.  UEU-Undergraduate-11472-pernyataan.Image.Marked.pdf - 313 KB
4.  UEU-Undergraduate-11472-persetujuan.Image.Marked.pdf - 311 KB
5.  UEU-Undergraduate-11472-abstrak.Image.Marked.pdf - 204 KB
6.  UEU-Undergraduate-11472-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 443 KB
7.  UEU-Undergraduate-11472-daftar isi.Image.Marked.pdf - 199 KB
8.  UEU-Undergraduate-11472-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 295 KB
9.  UEU-Undergraduate-11472-lampiran.Image.Marked.pdf - 710 KB
10.  UEU-Undergraduate-11472-bab1.Image.Marked.pdf - 418 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• Tinjauan Aspek Keamanan Ruang Penyimpanan Rekam Medis di Rumah Sakit Medika Permata Hijau
• PERBANDINGAN STATUS GIZI REMAJA USIA 15-18 TAHUN DIPEDESAAN DAN DIPERKOTAAN DI PROVINSI JAWA TIMUR SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
• PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAN PERBANKAN YANG GOPUBLIC PERIODE 2009-2011
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD